Apakah Cuan dari Bitcoin Dikenakan Pajak?

Posted on April 16, 2021 in Articles, Investasi
Apakah Cuan dari Bitcoin Dikenakan Pajak?
View all Articles

Sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar nomor satu di dunia, likuiditas Bitcoin memang tak perlu lagi diragukan. Setelah mengalami volatilitas yang signifikan selama satu dekade, nilai Bitcoin kini cenderung lebih stabil. Bukan cuma itu saja, semenjak pandemi melanda, nilai Bitcoin meroket tinggi. 

Investor institusional bahkan kini banyak yang melakukan diversifikasi portofolio asetnya ke dalam BTC. Perusahaan konsultan keuangan kenamaan Amerika JP Morgan bahkan telah menyarankan pelanggannya untuk melakukan diversifikasi aset ke dalam Bitcoin. Keterbatasan suplai membuat Bitcoin lebih unggul ketimbang mata uang fiat yang rentan terhadap inflasi. 

Bitcoin bahkan digadang-gadang menjadi aset safe haven sama seperti emas. Tidak heran, kini makin banyak investor yang ingin mencoba terjun ke dalam dunia aset kripto dan berinvestasi Bitcoin. Bukan cuma dapat ‘menyelamatkan’ investor dari inflasi, Bitcoin juga memberikan peluang bagi trader untuk mendapatkan profit dari selisih harga jual dan beli akibat volatilitas. 

Di Indonesia, transaksi jual beli Bitcoin sudah menjadi aktivitas legal. Bappebti mencatatkan Bitcoin sebagai komoditas aset yang dapat dijadikan sebagai instrumen investasi digital. Namun, apakah aset kripto ini dikenakan pajak oleh Pemerintah Indonesia? Bagaimana mekanismenya?

Bitcoin di Indonesia

Meskipun aset kripto ini sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990an, keberadaannya baru benar-benar disadari dan dimanfaatkan dengan baik sekitar 10 tahun ke belakang oleh masyarakat secara global. Hal ini tak lepas dari peran teknologi dan perkembangan internet yang begitu pesat. Terutama semenjak kehadiran transaksi digital yang berkembang pesat. 

Ada lebih dari 5 ribu aset kripto di seluruh dunia. Bitcoin hanyalah satu di antaranya. Selain Bitcoin, masih ada aset kripto lainnya seperti Ethereum, Monero, Swipe, Ripple, Litecoin, dan masih banyak lagi. Namun, tidak semua aset kripto ini diakui keabsahannya oleh Pemerintah di seluruh negara. 

Setiap negara memiliki regulasinya tersendiri. Hal itu dilakukan karena kebanyakan aset kripto menggunakan asas desentralisasi. Sehingga, tidak memerlukan badan regulator maupun bank sentral untuk mengatur sirkulasinya di pasar.

Bitcoin sendiri sudah disahkan sebagai aset kripto yang diakui di Indonesia untuk diperdagangkan. Regulasinya diatur di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 229 jenis aset kripto yang bisa digunakan sebagai komoditas investasi aset digital.

Ketentuan ini diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020 lalu. 

Menurut Kepala Bappebti Sidharta Utama, penerbitan ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 sendiri berisi ketentuan yang meregulasi penetapan mekanisme penambahan dan pengurangan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Ketentuan ini juga mengatur mekanisme penyelesaian permasalahan pelanggan akibat delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam ketentuan di atas. 

Penetapan ketentuan tersebut mempertimbangkan profil dan anggota tim yang mengembangkan tata kelola teknologi blockchain. Selain itu, pertimbangan lainnya juga didasarkan pada skalabilitas sistem blockchain, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan teknologi blockchain, dan nilai standar aset kripto yaitu 6,5 untuk menjaga dan meningkatkan aspek keamanan aset digital ini. 

Regulasi Pajak Bitcoin di Indonesia

Meski sudah diregulasi sebagai komoditas aset digital, Bitcoin sebagai salah satu dari aset kripto belum diakui sebagai alat pembayaran transaksi yang sah oleh pemerintah. Hal ini karena adanya aturan dari Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran transaksi yang sah.

Menurut Mitra Konsultan Pajak Konsultanku sekaligus Partner Firma Allrich Associate, Yuli Aldyanti, S.E., ACPA, BKP, jika Anda mendapatkan keuntungan dari investasi ataupun trading Bitcoin, Anda tetap akan dikenakan pajak. Konsep untuk memberlakukan pajak juga menggunakan konsep perpajakan pada umumnya.

Seperti yang diberitakan CNBC Indonesia, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa segala bentuk penghasilan wajib dikenakan pajak. Hal ini termasuk penghasilan yang berasal dari keuntungan atas trading atau jual beli saham maupun Bitcoin. 

Bagaimana Mekanisme Pajak Bitcoin di Indonesia?

Dilansir Konsultanku, jika trader atau investor merupakan perseorangan, maka dikategorikan ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi yang disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

Keuntungan dari trading akan dikenakan PPh berdasarkan PP No. 23 dengan tarif 0,5 persen tanpa ketentuan minimal dengan maksimal omset Rp 4,8 miliar per tahun. Ketika keuntungan sudah melebihi ketentuan maksimal, maka akan dikenakan tarif progresif 5-30 persen.

Jika yang melakukan trading berwujud badan perusahaan, maka pajak penghasilan yang dikenakan mengikuti tarif yang diatur untuk PPh Badan. Dilansir Finansialku. tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah 25 persen. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010.

Selain dikenakan pajak, penghasilan Bitcoin Anda juga harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diisi setiap tahunnya. Karena sistem pelaporan ini bersifat Self-Assessment, Anda harus melaporkannya secara mandiri di bagian daftar aset yang Anda miliki. 

Anda dapat menghitung sendiri seluruh keuntungan atas Bitcoin sepanjang tahun berjalan dan melaporkannya menggunakan formulir 1770 S. Pada bagian harta, jangan lupa untuk menulis total penghasilan dan Bitcoin sebagai asalnya.

Setelah membaca penjelasan di atas, Anda tentu makin yakin terhadap regulasi Bitcoin di Indonesia. Bagaimana, tertarik untuk trading dan investasi Bitcoin?

———————————————

Aset kripto legal di Indonesia berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Bursa (Bappebti) pada Februari 2019.

Yuk, ikuti perkembangan dunia aset kripto hanya di akun media sosial Zipmex:

Instagram Facebook Twitter